 |
| Slogan Bullshit-Tai Kebo Partai Demokrat |
Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi pasangan Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Alasannya, dalam setahun kepemimpinan keduanya, pemberantasan korupsi tak mengalami kemajuan. "Bahkan kita merugi," kata Wakil Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, saat dihubungi Tempo, Senin (8/11).
Menurut Adnan, kerugian yang dialami Indonesia bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun ini yang tak bergerak dari angka 2,8. "Berarti kita rugi waktu dan tenaga karena dalam satu tahun ini apa yang telah dilakukan tidak berdampak apapun," ujarnya.
Lemahnya komitmen Presiden Yudhoyono menurut Adnan juga dapat dilihat dari tidak ditandatanganinya Stategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2010-2025. Padahal, draft keputusan Stranas ini sudah rampung sejak awal pemerintahan SBY-Boediono. Stranas memiliki arti penting dalam pemberantasan korupsi yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. "RAN PK itu hanya menu saja, sedangkan implementasi kongkretnya lebih di Stranas ini," kata Adnan.
Salah satu isu yang digadang-gadang dalam Stranas ini, menurut Manajer Pusat Informasi TII, Ilham Saenong, adalah reformasi lembaga-lembaga penegak hukum. Menurut Ilham, dalam setahun terakhir banyak sekali momentum yang dibuang oleh Presiden untuk melakukan perubahan lembaga penegak hukum. "Misalnya kasus rekening gendut, kasus dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam mafia pajak, dan banyak lagi momentum yang tidak dimanfaatkan," ujarnya.
Demikian pula dengan reformasi birokrasi. Beberapa survei yang dilansir belakangan ini juga menunjukan kegagalan reformasi birokrasi yang dicanangkan SBY. Seperti Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam survei tersebut, penilaian publik terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan birokrat tidak memuaskan. "Dari skala integritas tertinggi 10, sektor publik hanya mendapatkan angka rata-rata skor 5,42," ujarnya.
Karena itu baik Ilham dan Adnan meminta kepada Presiden untuk segera melakukan tiga agenda pemberantasan korupsi. Yaitu menerbitkan Stranas Pemberantasan Korupsi dan menjalankannya, melakukan pembersihan aparat penegak hukum serta melakukan koreksi terhadap arah reformasi birokrasi.
TEMPO/Tony Hartawan
Alasannya, dalam setahun kepemimpinan keduanya, pemberantasan korupsi tak mengalami kemajuan. "Bahkan kita merugi," kata Wakil Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, saat dihubungi Tempo, Senin (8/11).
Menurut Adnan, kerugian yang dialami Indonesia bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun ini yang tak bergerak dari angka 2,8. "Berarti kita rugi waktu dan tenaga karena dalam satu tahun ini apa yang telah dilakukan tidak berdampak apapun," ujarnya.
Lemahnya komitmen Presiden Yudhoyono menurut Adnan juga dapat dilihat dari tidak ditandatanganinya Stategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2010-2025. Padahal, draft keputusan Stranas ini sudah rampung sejak awal pemerintahan SBY-Boediono. Stranas memiliki arti penting dalam pemberantasan korupsi yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. "RAN PK itu hanya menu saja, sedangkan implementasi kongkretnya lebih di Stranas ini," kata Adnan.
Salah satu isu yang digadang-gadang dalam Stranas ini, menurut Manajer Pusat Informasi TII, Ilham Saenong, adalah reformasi lembaga-lembaga penegak hukum. Menurut Ilham, dalam setahun terakhir banyak sekali momentum yang dibuang oleh Presiden untuk melakukan perubahan lembaga penegak hukum. "Misalnya kasus rekening gendut, kasus dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam mafia pajak, dan banyak lagi momentum yang tidak dimanfaatkan," ujarnya.
Demikian pula dengan reformasi birokrasi. Beberapa survei yang dilansir belakangan ini juga menunjukan kegagalan reformasi birokrasi yang dicanangkan SBY. Seperti Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam survei tersebut, penilaian publik terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan birokrat tidak memuaskan. "Dari skala integritas tertinggi 10, sektor publik hanya mendapatkan angka rata-rata skor 5,42," ujarnya.
Karena itu baik Ilham dan Adnan meminta kepada Presiden untuk segera melakukan tiga agenda pemberantasan korupsi. Yaitu menerbitkan Stranas Pemberantasan Korupsi dan menjalankannya, melakukan pembersihan aparat penegak hukum serta melakukan koreksi terhadap arah reformasi birokrasi.
TEMPO/Tony Hartawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar