Jakarta (voa-islam.com) - Merasa gelisah dan tidak puas dengan kepemimpinan SBY, seorang prajurit TNI mengkritik kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anggota TNI Angkatan Udara itu secara terbuka mengkritik kepemimpinan SBY yang juga Panglima Tertinggi TNI. Sepertinya ini adalah kritik terbuka pertama kali seorang tentara aktif kepada panglimanya. Ada apakah gerangan?
Adjie Suradji, anggota TNI-AU itu, secara terbuka mengkritik Presiden SBY lewat tulisannya di kolom opini harian Kompas, Senin (6/9). Dia tidak menyebutkan pangkat dan kesatuannya.
Secara gamblang, Adjie membandingkan kepemimpinan SBY dengan presiden RI sebelum-sebelumnya. Dalam tulisannya, ia menyebutkan keberhasilan-keberhasilan presiden Indonesia. Ia juga menyebut keberhasilan Megawati Soekarnoputri sebagai Ratu Demokrasi.
"Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan," tulisnya.
Usai menuliskan keberhasilan presiden-presiden RI sebelumnya, ia langsung menyayangkan kepemimpinan SBY yang tidak mampu mengubah hal buruk dari presiden RI terdahulu, yakni memberantas korupsi.
"Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu 'Bersama Kita Bisa' (2004) dan 'Lanjutkan' (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional," kritiknya.
SBY Sosok Yang Kurang Berani
Kemudian dalam tulisannya ia juga mengatakan, keberanian muncul dari kepribadian kuat, sedangkan keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Jika keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat, keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.
"Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya," tulis dia.
..."Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye?...
Ia menyatakan, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi?
Adjie Suradji, anggota TNI-AU itu, secara terbuka mengkritik Presiden SBY lewat tulisannya di kolom opini harian Kompas, Senin (6/9). Dia tidak menyebutkan pangkat dan kesatuannya.
Secara gamblang, Adjie membandingkan kepemimpinan SBY dengan presiden RI sebelum-sebelumnya. Dalam tulisannya, ia menyebutkan keberhasilan-keberhasilan presiden Indonesia. Ia juga menyebut keberhasilan Megawati Soekarnoputri sebagai Ratu Demokrasi.
"Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan," tulisnya.
Usai menuliskan keberhasilan presiden-presiden RI sebelumnya, ia langsung menyayangkan kepemimpinan SBY yang tidak mampu mengubah hal buruk dari presiden RI terdahulu, yakni memberantas korupsi.
"Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu 'Bersama Kita Bisa' (2004) dan 'Lanjutkan' (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional," kritiknya.
SBY Sosok Yang Kurang Berani
Kemudian dalam tulisannya ia juga mengatakan, keberanian muncul dari kepribadian kuat, sedangkan keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Jika keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat, keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.
"Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya," tulis dia.
..."Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye?...
Ia menyatakan, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi?
"Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau justru ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye karena ketidaksiapan menerima risiko-risiko perubahan? Terakhir, apakah SBY dapat dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko, atau justru menjalankan kepemimpinan populis dengan segala pencitraannya," imbuhnya.
Perwira Berpangkat Kolonel
Berdasarkan penelusuran wartawan Senin (6/9), Adjie kini berpangkat Kolonel dengan jabatan sebagai Staff Operasi Mabes TNI AU. Sewaktu berpangkat Letnan Kolonel Penerbang, Adjie menjabat sebagai Komandan Lanud Sjamsudin Noor selama dua tahun pada 1997-1999.
Kini Adjie lebih dikenal sebagai pemerhati masalah terorisme. Ia juga pernah menulis buku berjudul 'Terorisme' pada 1999. Keberaniannya mengkritik secara terbuka lewat tulisan opini di Kompas, Senin (6/11) tentu saja melahirkan tanda tanya.
Seorang prajurit aktif tidaklah biasa, bahkan mungkin tidak boleh, mengkritik atasanya, apalagi seorang Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, yakni Presiden, lewat media massa. Adjie "menyerang" kepemimpinan Presiden lewat tulisan berjudul: 'Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan'
Ekspresi Kegelisahan TNI
Keberanian perwira mengkritik secara terbuka terhadap Presiden SBY selaku Panglima Tertinggi TNI hanya bisa terjadi di era demokrasi, dimana kritik dan koreksi individu dihargai dan diapresiasi.
Menurut Direktur Riset Reform Institute dan Peneliti LP3ES Abdul Hamid, demokrasi memungkinkan siapapun yang cerdas, berani dan bertanggung jawab, untuk melancarkan kritik dan koreksi atas kepemimpinan nasional.
...“Kelemahan SBY menghadapi Malaysia dan membasmi korupsi, adalah puncak dari kegetiran banyak orang, termasuk anggota TNI sekalipun, untuk mengekspresikan pandangannya...
“Kelemahan SBY menghadapi Malaysia dan membasmi korupsi, adalah puncak dari kegetiran banyak orang, termasuk anggota TNI sekalipun, untuk mengekspresikan pandangannya. Itu sehat dan dinamis,” kata Abdul Hamid, Direktur Riset Reform Institute dan Peneliti LP3ES.
Kini, kritik dari civil society sudah melimpah, juga dari kalangan purnawirawan TNI sendiri. “Nampaknya, kritik dan koreksi dari kalangan perwira menengah TNI, mencerminkan kegelisahan dan rasa terusik atas lembeknya SBY menghadapi Malaysia dan membasmi korupsi,” kata Dr Ari Bainus, dosen Fisip Universitas Padjadjaran.
Mabes TNI Akan Memberi Sanksi
Menanggapi permasalahan ini, Mabes TNI AU akan memberi sanksi kepada Adjie Suradjie atas tulisan opininya di Kompas hari ini yang mengkritik kepemimpinan Presiden SBY. TNI menilai tulisan Adjie yang mengatasnamakan 'Anggota TNI AU' di halaman 6 tersebut melanggar etika.
"Secara etika tidak dibenarkan seorang anggota TNI AU mengkritik panglima tertingginya," kata Kapuspen TNI AU Marsekal Madya Bambang Samoedro, Senin (6/9/2010).
Menurut Bambang, Adjie kini berpangkat kolonel dan bertugas di Dinas Kepersonaliaan Mabes TNI AU. Yang menjadi sorotan dan masalah, kata Bambang, adalah pencatuman identitas Adjie sebagai anggota TNI AU.
Menurut dia, pencantuman identitas 'Anggota TNI AU' tersebut melanggar kode etik. Berbeda halnya kalau Adjie mengatasnamakan secara pribadi. "TNI AU akan membicarakan ini dan akan ada sidang kode etik. Nanti akan ada sanksi," imbuh Bambang.(lieM/inh)
Kini, kritik dari civil society sudah melimpah, juga dari kalangan purnawirawan TNI sendiri. “Nampaknya, kritik dan koreksi dari kalangan perwira menengah TNI, mencerminkan kegelisahan dan rasa terusik atas lembeknya SBY menghadapi Malaysia dan membasmi korupsi,” kata Dr Ari Bainus, dosen Fisip Universitas Padjadjaran.
Mabes TNI Akan Memberi Sanksi
Menanggapi permasalahan ini, Mabes TNI AU akan memberi sanksi kepada Adjie Suradjie atas tulisan opininya di Kompas hari ini yang mengkritik kepemimpinan Presiden SBY. TNI menilai tulisan Adjie yang mengatasnamakan 'Anggota TNI AU' di halaman 6 tersebut melanggar etika.
"Secara etika tidak dibenarkan seorang anggota TNI AU mengkritik panglima tertingginya," kata Kapuspen TNI AU Marsekal Madya Bambang Samoedro, Senin (6/9/2010).
Menurut Bambang, Adjie kini berpangkat kolonel dan bertugas di Dinas Kepersonaliaan Mabes TNI AU. Yang menjadi sorotan dan masalah, kata Bambang, adalah pencatuman identitas Adjie sebagai anggota TNI AU.
Menurut dia, pencantuman identitas 'Anggota TNI AU' tersebut melanggar kode etik. Berbeda halnya kalau Adjie mengatasnamakan secara pribadi. "TNI AU akan membicarakan ini dan akan ada sidang kode etik. Nanti akan ada sanksi," imbuh Bambang.(lieM/inh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar